Borneoinsight.com, Samarinda – Integrasi potensi ekonomi antarwilayah kembali diperkuat lewat komitmen bersama yang diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Agenda pengesahan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tersebut diselenggarakan di Pendopo Odah Etam, area Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (6/8/2026).
Langkah kolaboratif ini dirancang sebagai sarana pemaduan potensi kedua daerah agar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi akselerasi pembangunan serta kesejahteraan warga.
Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud, menandaskan bahwa sinergi antardaerah ini menjadi wadah krusial untuk mengisi kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan masing-masing kawasan.
Menurutnya, Kalimantan Timur memegang keunggulan berupa kekayaan cadangan alam, daya tarik investasi yang terbuka, serta peran sentralnya sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Jawa Tengah disokong oleh ketahanan sektor industri, basis pertanian yang solid, dinamika UMKM, hingga kesiapan sarana pendidikan, kesehatan, dan kapasitas SDM.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas,” tutur Gubernur yang akrab disapa Harum tersebut.
Konsensus yang disepakati kedua belah pihak memuat pemetaan fokus pada sepuluh bidang pembangunan yang dinilai krusial.
Rincian sektor tersebut meliputi penanaman modal, penguatan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kemitraan ini juga meluas hingga ranah komunikasi dan informatika, aktivitas perdagangan, pengelolaan kawasan hutan, serta pembinaan koperasi dan pelaku UMKM.
Tidak hanya di tingkat pemerintah provinsi, kesepakatan ini turut mengikat kerja sama antar-BUMD, Kadin Kaltim dan Jateng, organisasi Gekraf, hingga deretan pemerintah kabupaten dan kota di kedua daerah.
Gubernur Harum mengingatkan bahwa tolok ukur kesuksesan aliansi ini tidak sebatas dinilai dari serangkaian naskah formal yang ditandatangani di atas meja.
Dampak konkret di lapangan menjadi kunci utama, mulai dari terpacunya arus investasi, membaiknya mutu layanan publik, terjaganya keterjangkauan harga pasar, terkendalinya inflasi, hingga meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi menekankan perlunya gebrakan baru dalam menyikapi keterbatasan anggaran daerah serta ketidakpastian kondisi global.
Ia menegaskan bahwa perbedaan karakteristik serta keunggulan tiap daerah sepatutnya diposisikan sebagai peluang untuk saling menopang.
Guna memastikan kerja sama tidak jalan di tempat, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran OPD, BUMD, dan pimpinan daerah di Jawa Tengah untuk segera merumuskan petunjuk teknis berupa rencana aksi.
“Kita tidak ingin kerja sama ini berhenti pada MoU. Tiga minggu setelah penandatanganan, saya minta sudah ada action plan yang dilaporkan kepada gubernur masing-masing agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi. (Sin)
