Samarinda – BorneoInsight.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai respons atas dinamika politik dan tuntutan publik yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus kepada awak media pada Rabu (22/4/2026) malam di kediamannya di Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk serangan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam satu barisan koalisi.
Menurut Agus, Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan bagian dari koalisi yang mengusung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika pihaknya menyampaikan evaluasi sebagai bentuk kepedulian.
“Tidak ada kebencian sama sekali. Ini adalah ungkapan rasa sayang kami sebagai mitra politik dalam koalisi,” ujar Agus.
Otokritik tersebut, lanjut Agus, juga merupakan respons atas aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda. Ia menilai aspirasi masyarakat perlu dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah daerah agar roda pemerintahan berjalan lebih baik.
Dalam pandangannya, terdapat tiga poin utama yang harus menjadi perhatian serius gubernur agar situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Poin pertama yang disorot adalah keinginan publik agar pemerintah daerah menghentikan praktik yang berpotensi mengarah pada nepotisme. Isu dinasti politik, menurut Agus, menjadi salah satu pemicu utama kemarahan masyarakat dalam aksi tersebut.
Ia menilai, persepsi publik terhadap adanya relasi kekuasaan berbasis keluarga perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Jika tidak, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Poin kedua berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Agus menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merancang belanja pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Sorotan terhadap anggaran pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi.
Ia menambahkan, DPRD Kalimantan Timur juga telah melakukan penyisiran terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk membatalkan atau merevisi beberapa rencana belanja yang dinilai tidak prioritas.
Poin ketiga yang disampaikan adalah terkait komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai banyak berasal dari luar daerah. Agus menilai hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan ruang lebih besar kepada putra daerah, baik intelektual maupun tokoh lokal, untuk berkontribusi dalam pembangunan di Benua Etam.
“Memang itu hak gubernur, tetapi sensitivitas terhadap perasaan masyarakat juga harus diperhatikan,” katanya.
Di sisi lain, Agus juga menanggapi isu yang berkembang di lingkungan legislatif terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Isu tersebut mencuat sebagai bagian dari upaya meredam tudingan nepotisme, mengingat Hasanuddin merupakan saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tidak akan mencampuri urusan internal Partai Golkar terkait posisi pimpinan DPRD tersebut.
Publik sebelumnya menyoroti adanya dugaan relasi kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait lolosnya anggaran pembelian mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan.
Meskipun rencana pembelian mobil dinas tersebut akhirnya dibatalkan, kecurigaan publik terhadap proses penganggaran tetap menjadi perhatian serius yang perlu dijawab secara transparan oleh pemerintah daerah.
