Samarinda – BorneoInsight.com – Rencana gelombang demonstrasi pada 21 April 2026 di Kota Samarinda terus menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, memastikan dirinya tidak akan menutup diri terhadap aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan komitmennya untuk hadir langsung apabila massa aksi mendatangi Gedung DPRD Kaltim. Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai representasi rakyat di parlemen daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Agus menyampaikan bahwa dialog terbuka merupakan langkah yang lebih bijak dalam merespons dinamika di tengah masyarakat.
Meski demikian, ia menaruh perhatian serius terhadap potensi gangguan ketertiban yang bisa muncul selama aksi berlangsung.
Politikus dari Partai Gerindra itu mengingatkan agar unjuk rasa tetap berada dalam koridor damai dan tidak disertai tindakan yang merugikan kepentingan umum.
Menurutnya, fasilitas publik maupun aset pemerintah adalah milik bersama yang harus dijaga, bukan menjadi sasaran pelampiasan kekecewaan.
Agus juga menyoroti latar belakang peserta aksi yang mayoritas merupakan warga Samarinda, wilayah yang selama ini menjadi basis dukungannya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, seharusnya menjadi landasan kuat untuk menjaga suasana tetap kondusif, mengingat semua pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap kota tersebut.
“Samarinda ini rumah bersama. Saya percaya masyarakat yang turun ke jalan tetap punya kesadaran untuk menjaganya,” ujarnya.
Sementara itu, geliat aksi yang dikenal luas sebagai “Aksi 214” mulai terasa sejak beberapa waktu terakhir. Aktivitas persiapan dilakukan secara masif melalui pembentukan posko-posko dukungan.
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi sekaligus pengumpulan logistik, mulai dari makanan hingga minuman yang diperuntukkan bagi peserta aksi.
Tidak hanya secara konvensional, penggalangan dukungan juga dilakukan melalui platform digital dengan memanfaatkan sistem pembayaran QRIS.
Di sisi pengamanan, aparat kepolisian telah mengambil langkah preventif guna mengantisipasi potensi kerawanan. Salah satunya dengan pemasangan penghalang berupa kawat berduri di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Adapun dua titik yang diperkirakan menjadi pusat konsentrasi massa yakni kawasan Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada dan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar.
Aksi ini muncul sebagai bentuk akumulasi kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Perhatian publik tersedot pada pengadaan kendaraan dinas dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar yang dinilai tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosial.
Isu tersebut bahkan bergulir hingga mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, rencana alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur turut memperbesar gelombang kritik.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut kontras dengan realitas masyarakat yang masih bergelut dengan persoalan ekonomi.
Situasi ini kemudian memicu dorongan agar pemerintah daerah lebih mengedepankan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
