Borneoinsight.com, Samarinda – Rangkaian peristiwa kebakaran vegetasi terus mendera wilayah Kota Samarinda seiring berlangsungnya periode cuaca kering tahun ini. Berdasarkan rekapan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, total area yang terbakar akibat musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini telah menyentuh kisaran 97,7 hektare dari total 72 kejadian terpisah.
Situasi darurat tersebut memicu atensi khusus dari pemangku kebijakan setempat. Pasalnya, fase nir-hujan dan temperatur udara yang meninggi diproyeksikan bertahan sampai pengujung September, serta berpeluang memanjang hingga memasuki bulan Oktober.
Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengingatkan bahwa pengeringan material organik di alam terbuka secara drastis mempercepat potensi perambatan api. “Beberapa kejadian karhutla sekitar 72 kali, dengan luasan kurang lebih 97,7 hektare yang terdampak,” papar Suwarso saat memberikan keterangan mengenai eskalasi peristiwa tersebut.
Guna menjinakkan kobaran api di lapangan, BPBD selama ini menerapkan pola operasi terintegrasi. Penanganan tidak ditumpukan pada satu pihak saja, melainkan menyatukan pergerakan personel Dinas Pemadam Kebakaran, kelompok sukarelawan kemanusiaan, hingga armada bantuan milik entitas bisnis swasta.
“Untuk penanganan karhutla sendiri kita sudah terpadu, antara relawan, BPBD, Damkar, bahkan pihak swasta sudah ikut berpartisipasi,” jelas Suwarso terkait keterlibatan multi-elemen dalam penanggulangan darurat.
Kendati demikian, Pemerintah Kota Samarinda kini tidak ingin sekadar bertindak saat kobaran api sudah telanjur membesar. Paradigma penanganan mulai digeser ke arah kesiapsiagaan dini melalui pemetaan komprehensif terhadap berbagai spektrum bahaya iklim.
Suwarso memaparkan bahwa seluruh instansi teknis pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta segera menyetorkan potret riil kerentanan wilayah masing-masing, tidak terbatas pada ancaman kebakaran vegetasi semata.
Pemetaan risiko tersebut mencakup potensi keterbatasan suplai air konsumsi warga, hambatan produktivitas pada komoditas pangan dan tambak perikanan, hingga degradasi pada parameter mutu air dan udara bersih. “Kita di awal-awal ini tindakan mitigasi, identifikasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September bahkan mungkin Oktober,” tuturnya.
Seluruh masukan data sektoral tersebut dirangkum pada hari yang sama guna menyusun kerangka rekomendasi tindak lanjut bagi pengambil kebijakan tertinggi di tingkat kota.
“Sore ini data saya minta masuk semua, kita olah sedemikian rupa dan segera kita laporkan ke Pak Wali tindakan apa yang harus dilakukan,” tegas Suwarso.
Terkait wacana intervensi hujan buatan lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemkot Samarinda memastikan skema itu belum diagendakan. Hingga kini, belum ada instruksi resmi dari Wali Kota Samarinda perihal penerapan teknologi penyemaian awan tersebut.
“Kalau untuk rekayasa cuaca, sampai detik ini belum ada arahan dari Bapak Wali tentang rekayasa cuaca,” ujar Suwarso. Ia menambahkan, rekayasa atmosfer sebelumnya memang pernah diterapkan di lintasan sekitar Bandara APT Pranoto demi menunjang akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), namun opsi untuk Samarinda saat ini masih berfokus pada penguatan mitigasi darat.
Jika dampak kekeringan kian menekan kebutuhan masyarakat, armada truk tangki penyuplai air bersih dari instansi pemerintah siap diterjunkan, didukung bantuan fasilitas logistik dari kalangan pelaku usaha. “Konsepnya kolaborasi, kita gerakkan semuanya,” katanya.
Mengingat cepatnya api meluas pada lahan kering, Suwarso menegaskan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membakar lahan sembarangan serta lekas melapor jika melihat kemunculan asap. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah, relawan, perusahaan sampai masyarakat. Yang paling penting bagaimana kita mencegah agar kejadian tidak semakin meluas dan masyarakat tetap aman,” pungkasnya. (Sin)
