Borneoinsight.com, Samarinda – Pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di lingkungan sekolah. Tidak sedikit anak berkebutuhan khusus yang telah diterima sebagai peserta didik di sekolah reguler, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Gambaran tersebut terlihat dari pengalaman seorang anak dengan hambatan penglihatan yang duduk di bangku paling depan kelas. Meski hadir mengikuti kegiatan belajar setiap hari, materi yang ditulis guru di papan tulis tidak pernah dibacakan. Kondisi itu membuat anak tersebut secara administratif berstatus sebagai siswa, tetapi belum terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup diwujudkan hanya dengan membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, sekolah harus memastikan setiap peserta didik memperoleh akses, kesempatan, serta dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Pendidikan inklusif pada dasarnya bukan bentuk belas kasihan atau kemurahan hati lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan bebas dari diskriminasi, termasuk kesempatan belajar bersama teman sebaya dalam lingkungan yang mendukung keberagaman.
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas turut menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih setara dan terbuka bagi seluruh anak.
Meski demikian, keberadaan aturan belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan, mulai dari belum tersedianya guru pendamping khusus, fasilitas yang ramah disabilitas, hingga minimnya pemahaman tenaga pendidik mengenai metode pembelajaran yang adaptif.
Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan inklusif terkadang hanya terlihat dari status atau label sekolah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik belum berjalan secara maksimal.
Dalam pandangan penulis, persoalan mendasar pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran maupun infrastruktur, tetapi juga cara pandang terhadap anak berkebutuhan khusus. Selama disabilitas masih dianggap sebagai kekurangan yang harus dikasihani, upaya pendidikan inklusif berpotensi hanya berorientasi pada pemberian bantuan, bukan menciptakan lingkungan belajar yang setara.
Padahal, sistem pendidikan seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Anak tidak semestinya dipaksa mengikuti satu metode pembelajaran yang sama, melainkan sekolah perlu menyediakan pendekatan yang lebih fleksibel agar setiap anak dapat memahami materi sesuai kebutuhannya.
Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah desain pembelajaran universal. Melalui konsep tersebut, materi pelajaran dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, suara, maupun gambar. Begitu pula dengan penilaian yang tidak hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi dapat dilakukan melalui ujian lisan ataupun proyek sesuai kemampuan peserta didik.
Penerapan pembelajaran yang adaptif juga menempatkan guru sebagai pihak penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Namun, tidak semua tenaga pendidik memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik melalui pendidikan di perguruan tinggi maupun pelatihan selama menjalankan profesi. Kondisi ini dapat membuat sebagian guru kesulitan menghadapi keberagaman kebutuhan siswa di dalam kelas.
Karena itu, mahasiswa calon guru, khususnya dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), perlu mendapatkan pemahaman pendidikan inklusif sejak masa perkuliahan. Kemampuan mengenali kebutuhan peserta didik, menyusun metode pembelajaran yang dapat disesuaikan, serta membangun budaya kelas yang saling menghargai menjadi bekal penting bagi calon pendidik. Dukungan pemerintah daerah dan kepala sekolah juga diperlukan melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan guru pendamping khusus, serta kerja sama dengan orang tua dan komunitas.
Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus. Kehadiran peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam juga menjadi kesempatan bagi siswa lainnya untuk mengembangkan empati, kerja sama, dan sikap menghargai perbedaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi anak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang penuh keberagaman.
Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak seharusnya dipandang sebagai program tambahan yang hanya dijalankan ketika sekolah memiliki waktu dan anggaran. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya dalam memperoleh pembelajaran. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi sebatas apakah sekolah bersedia menerima anak berkebutuhan khusus, melainkan sejauh mana sekolah mampu memastikan setiap anak benar-benar belajar dan berkembang. Sebab, bangku yang terisi belum tentu menjadi bukti bahwa hak pendidikan telah terpenuhi.
Catatan penulis: Artikel ini ditulis oleh Efilin, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kelas E Angkatan 2024, Universitas Mulawarman, untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ady Setiawan, S.Pd., M.Pd.
