Borneoinsight.com, Samarinda – Aksi unjuk rasa berskala besar kembali mewarnai dinamika sosial dan politik di wilayah Kalimantan Timur.
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur memutuskan untuk turun ke jalan guna menyampaikan protes secara terbuka.
Kawasan Simpang Tiga Kinabalu yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Samarinda, dipilih menjadi pusat konsentrasi massa pada Kamis (3/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa narasi besar bertajuk “Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri” sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Gerakan ini dirancang sebagai wadah resmi untuk menyalurkan keresahan publik yang dinilai telah menumpuk sejak lama.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Alfarisi, menjelaskan bahwa kehadiran massa di jalanan merupakan respon atas berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Dia menyebutkan bahwa aliansi merumuskan total 15 poin tuntutan strategis untuk disodorkan kepada para pemangku kebijakan.
Paket tuntutan tersebut dipilah secara sistematis menjadi tujuh poin berskala nasional dan delapan poin berfokus pada isu lokal Kalimantan Timur.
Salah satu isu nasional yang menjadi perhatian mendesak adalah penurunan kualitas lingkungan akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan.
Massa menuntut penetapan status bencana nasional untuk menangani dampak karhutla di Kalimantan, Sumatera, serta kawasan NTT.
Salman menegaskan bahwa polusi asap yang kian pekat telah mengancam kesehatan serta aktivitas harian masyarakat di berbagai daerah.
“Kondisi paparan asap kebakaran hutan kini makin memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga, sehingga butuh penanganan darurat,” tegas Salman.
Selain persoalan krisis ekologis, ketimpangan ekonomi daerah menjadi topik krusial yang memicu gelombang perlawanan massa aksi.
Aliansi menilai bahwa alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Timur tidak sebanding dengan kekayaan alam yang telah dieksploitasi.
Padahal, wilayah Bumi Etam senantiasa mencatatkan angka kontribusi yang sangat tinggi terhadap penerimaan kas negara.
“Kalimantan Timur kerap diposisikan layaknya anak tiri, padahal kita menyumbang devisa dan penerimaan non-pajak sangat besar bagi Indonesia,” ujar Salman.
Oleh sebab itu, peninjauan ulang kebijakan DBH serta penguatan otonomi daerah dijadikan agenda utama yang terus didorong oleh massa.
Di tingkat lokal, aliansi juga mendesak pembenahan kelangkaan BBM, pemadaman listrik berkala, penanganan tambang ilegal, hingga percepatan pembangunan kawasan 3T.
Sementara pada tingkatan nasional, tuntutan mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan tahanan politik, hingga evaluasi program MBG dan KDMP/KKMP.
Aksi massa ditutup dengan desakan keras kepada anggota DPRD Kaltim agar segera memproses kembali pelaksanaan Rapat Paripurna Hak Angket demi mengawal aspirasi publik. (Sin)
