Samarinda – BorneoInsight.com – Peran pers sebagai salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi kembali mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi I, Agus Suwandy, mengingatkan agar media tetap menjaga fungsinya sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan santai bersama sejumlah jurnalis di ruang Fraksi Partai Gerindra, Kamis (16/4/2026). Dalam diskusi itu, ia menyoroti posisi strategis pers di tengah dinamika pemerintahan.
Agus menilai, meskipun tidak termasuk dalam struktur formal kekuasaan negara, pers memiliki pengaruh besar dalam mengawal jalannya demokrasi.
Ia menyebut, keberadaan media menjadi pelengkap dari tiga pilar utama negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, pers berfungsi sebagai pengontrol yang memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan publik.
Menurutnya, peran tersebut harus terus dijaga, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, baik dari sisi politik maupun ekonomi.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Kaltim yang memiliki lingkup kerja di bidang komunikasi dan informasi, merasa perlu memperdalam pemahaman terhadap kondisi industri media saat ini.
Sebagai langkah awal, pihaknya berencana menginisiasi forum komunikasi antara legislatif dan para pelaku industri pers di daerah.
Forum tersebut akan menjadi wadah untuk menampung aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan media.
“Kami ingin membuka ruang diskusi yang lebih terstruktur agar persoalan di lapangan bisa ditangani bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wartawan turut menyampaikan kondisi terkini perusahaan pers yang dinilai sedang tidak stabil.
Salah satu isu yang mencuat adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk kerja sama media dalam APBD murni tahun 2026.
Ketiadaan anggaran tersebut disebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional sejumlah media, khususnya yang selama ini menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Agus mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang mengalami penyesuaian signifikan.
Ia menjelaskan, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi di berbagai sektor.
Meski demikian, DPRD, kata dia, akan tetap mendorong agar sektor media tidak sepenuhnya terabaikan dalam kebijakan anggaran, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. (DFA)
