Borneoinsight.com, Jakarta – Langkah preventif berskala nasional resmi ditempuh lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia guna membendung ancaman zat adiktif yang kian terselubung di balik tren gaya hidup modern.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan status hukum terlarang atau haram bagi siapa pun yang menggunakan rokok elektrik (REL) maupun peranti uap sejenis di wilayah yurisdiksi Tanah Air.
Ketetapan tersebut secara formal disahkan melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur khusus tentang Ketentuan Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape per Jumat, 6 November 2026.
Penetapan hukum ini berpijak pada kalkulasi mudarat yang nyata, mencakup kerentanan gangguan medis pada tubuh konsumen, dampak polutif terhadap kelestarian alam, hingga ancaman kejahatan zat terlarang.
Melalui pendekatan yurisprudensi Islam sadd al dzariah atau pencegahan dini terhadap pintu kerusakan, para alim ulama berupaya memutus mata rantai pemanfaatan alat isap ini sebagai medium peredaran serta konsumsi narkotika dan psikotropika.
Penerbitan landasan syariat ini sekaligus menjadi kulminasi dari koordinasi intensif yang sebelumnya dibangun oleh otoritas penegak hukum bersama jajaran ulama.
Kapolri Suyudi Ario Seto tercatat telah secara eksplisit meminta pertimbangan sekaligus dorongan moral dari pengurus MUI agar mengkaji pemblokiran legalitas konsumsi vape secara total.
Korps Bhayangkara mencermati bahwa peranti elektrik tersebut kini telah dieksploitasi oleh sindikat terorganisasi sebagai wahana anyar untuk memasarkan narkoba berwujud likuid.
Karakteristik cairan narkotika modern yang menyerupai esens perasa biasa dinilai aparat sangat berbahaya karena sulit diidentifikasi, baik dari aspek visual kemasan maupun aroma yang dipancarkan.
Suyudi mengungkapkan adanya transisi pola distribusi yang masif, di mana para penyelundup kini mulai meninggalkan bentuk konvensional seperti serbuk atau kristal padat dan beralih ke formulasi cair.
Fleksibilitas konsentrat rokok elektrik yang kaya akan aroma buatan seperti ekstrak buah-buahan segar dimanfaatkan sebagai kedok sempurna untuk menutupi keberadaan zat kimia berbahaya dari radar petugas dan lingkungan sosial.
Keluarnya fatwa teranyar ini pun diharapkan mampu menjadi instrumen sosiokultural yang kokoh dalam mempersempit celah peredaran gelap narkotika di ruang publik sekaligus melindungi keselamatan fisik generasi muda. (Sin)












