Borneoinsight.com, Samarinda – Wacana melepaskan diri dari perangkap ketergantungan bahan galian tambang kembali bergulir kencang di Kalimantan Timur. Menghadapi keniscayaan menyusutnya cadangan energi fosil, pemangku kebijakan daerah mulai mempercepat pergeseran lokomotif ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih berdaya tahan dan terbarukan.
Pesan penguatan fondasi usaha berbasis rakyat tersebut mengemuka secara terpusat pada pembukaan Mahakarya Etam Festival (MEF) edisi 2026. Area Atrium BIG Mall Samarinda dipilih sebagai gelanggang temu bisnis yang mempertemukan ragam potensi wirausaha kreatif Benua Etam.
Gagasan pameran komprehensif ini digulirkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga bank sentral di daerah ini memandang perlunya langkah terpadu guna menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyentuh masyarakat akar rumput.
Mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Integrasi Kebijakan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan,” perhelatan ini menegaskan urgensi konsolidasi antara pembuat regulasi fiskal di daerah dan pemegang otoritas moneter.
Apresiasi terhadap inisiatif tersebut disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Staf Ahli Bidang II, Siti Farisyah Yana. Kehadirannya mewakili jajaran eksekutif menandai komitmen birokrasi dalam menyokong ruang-ruang bertumbuh bagi pelaku usaha kecil.
Seremoni peresmian ditandai lewat prosesi budaya yang sarat makna kebersamaan pada Jumat pagi (6/11/2026). Siti Farisyah Yana bersama Kepala Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, secara bersama-sama menorehkan canting malam di atas lembaran kain putih sebagai simbol sinergi yang terus mengalir.
Agenda pameran dan pemberdayaan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari penuh hingga Minggu (8/11/2026). Sedikitnya seratus lebih kelompok usaha terpilih dari berbagai kabupaten dan kota dilibatkan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka ke hadapan publik luas.
Dalam pidato pembukanya, Yana mengingatkan bahwa dokumen arah pembangunan Kaltim untuk horizon 2025–2030 menetapkan batas tegas terhadap pola eksploitasi masa lalu. Pembangunan daerah tidak lagi dibenarkan semata mengejar angka pertumbuhan tanpa mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan.
Langkah konkret dari haluan anyar itu adalah mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau. Kebijakan ini menitikberatkan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam serta pemberian ruang lebih luas bagi industri-industri yang beroperasi dengan prinsip ramah lingkungan.
Perubahan paradigma ini diakui membawa dinamika tersendiri bagi aparatur pemerintah maupun dunia usaha. Kendati demikian, kerumitan transisi tersebut dipandang sebagai peluang emas untuk merapatkan barisan lintas instansi dalam merancang model bisnis daerah yang berdaya tahan lama.
Pemerintah provinsi berkomitmen memfasilitasi kebutuhan dasar transformasi tersebut melalui pembenahan ekosistem pendukung. Mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, penguatan kompetensi talenta lokal, hingga penyediaan sarana teknologi komunikasi terus digenjot secara paralel.
Meski demikian, pembenahan fisik semata disadari belum cukup tanpa dibarengi penguatan kapasitas para pelaku niaga mandiri. Pemerataan ekonomi hanya akan menjadi jargon apabila kelompok usaha kecil tidak dilibatkan secara aktif dalam pusaran industrialisasi baru.
Sebagai bentuk intervensi konkret, Pemprov Kaltim secara konsisten menggelar kursus kewirausahaan, membuka keran permodalan perbankan, dan mendampingi pembukaan akses pasar. Fasilitasi tersebut antara lain diperkuat lewat pemanfaatan instrumen terarah melalui program Jospol.
Pemberdayaan sektor mikro ini lantas ditautkan langsung dengan industri pelesir yang tengah berkembang pesat di Kaltim. Produk kriya tradisional, ragam wastra corak khas, dan kekayaan kuliner lokal dinilai menyimpan potensi besar untuk mengisi rantai pasok industri rekreasi.
Atas dasar pertimbangan tersebut, kalangan penyedia jasa akomodasi, perhotelan, hingga agen perjalanan diimbau untuk tidak lagi memandang sebelah mata kreasi warga lokal. Kolaborasi kemitraan diinstruksikan terjalin tanpa mengorbankan mutu pelayanan dan keaslian nilai budaya setempat.
Pola integrasi antara wirausaha rakyat dan ekosistem pariwisata diyakini mampu memotong jalur distribusi ekonomi yang berbelit. Dengan demikian, rupiah yang dibelanjakan para pelancong dapat mengalir langsung ke dapur para pengrajin dan produsen makanan lokal.
MEF 2026 pun diposisikan sebagai jembatan interaksi yang mempertemukan para inovator lokal dengan pasar modern dan komunitas anak muda. Sesi temu bisnis (business matching) dan gelar wicara dirancang agar kehadiran stan pameran berujung pada kontrak-kontrak kerja sama komersial jangka panjang.
Aspek lain yang menjadi fokus krusial dalam forum ini adalah percepatan adopsi kanal transaksi digital. Kemudahan metode pembayaran diakui sebagai salah satu kunci penting dalam mendongkrak kepuasan konsumen sekaligus menaikkan kelas usaha kecil.
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia terus memacu penetrasi sistem nontunai melalui payung koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Jaringan perbankan dan pemerintah kabupaten/kota digandeng guna menembus pasar-pasar rakyat hingga loket destinasi wisata.
Keberhasilan edukasi nontunai ini tercermin dari data moneter daerah terkini. Hingga triwulan II 2026, jumlah individu yang mengadopsi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kaltim menembus angka 948,3 ribu jiwa, sementara jaringan pedagang terdaftar telah mencapai lebih dari 910 ribu entitas—naik signifikan dari posisi triwulan sebelumnya di angka 906,6 ribu pengguna dan 835 ribu pedagang.
Kendati infrastruktur perbankan elektronik kian meluas, Yana mengingatkan bahwa memasang kode respons cepat di meja kasir belumlah mencerminkan transformasi digital yang utuh. Tantangan sesungguhnya adalah membimbing para pedagang memanfaatkan ekosistem digital untuk manajemen pembukuan, pengawasan stok, dan ekspansi promosi lintas wilayah.
Urgensi pembenahan sektor kerakyatan ini kian beralasan jika menilik potret makroekonomi Kaltim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat laju ekonomi triwulan III 2026 tumbuh 3,39 persen secara tahunan (year-on-year) dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menembus Rp257,11 triliun, atau secara kumulatif tumbuh 3,25 persen sejak awal tahun berkat dorongan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) serta perbaikan ekspor komoditas.
Meski laporan BI Kaltim mencatat sektor pertambangan dan ekspor batu bara sempat mengerek pertumbuhan triwulan II ke angka 3,35 persen, struktur ekonomi tersebut tetap rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh sebab itu, gelaran MEF 2026 yang turut diisi edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, fasilitas medical corner, serta panggung hiburan dari Davy Jones, Geisha, dan Ada Band pada akhirnya meletakkan tolok ukur suksesnya pada keberlanjutan bisnis para peserta pameran setelah lampu panggung dipadamkan. (Sin)












