Borneoinsight.com, Samarinda – Ruang terbuka di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur kembali dipadati massa yang menyuarakan aspirasi pada Rabu (4/11/2026). Aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) ini berakar dari rasa kecewa atas lambannya progres kesepahaman yang sempat dibahas bersama Gubernur Rudy Mas’ud pada pertemuan Rabu (21/10/2026) lalu.
Sorotan utama massa tertuju pada minimnya eksekusi dari daftar tuntutan yang diserahkan sebelumnya. Dari total tujuh poin permasalahan yang disodorkan pada audiensi awal, perwakilan aliansi mencatat pihak pemerintah provinsi baru menuntaskan satu perkara, sementara enam agenda penting lainnya masih belum menemui kejelasan penyelesaian.
Juru bicara aliansi, Arianto, menegaskan bahwa kehadiran mereka kembali ke jalan adalah bentuk penagihan mandat moral dan komitmen pejabat publik. “Tujuan kami hari ini menagih janji dari tuntutan sebelumnya. Karena baru satu yang terealisasi, sedangkan enam lainnya belum,” ungkapnya saat menyampaikan keterangan di sela aksi.
Tak hanya membawa beban evaluasi lama, aksi kali ini memperluas desakan dengan memasukkan dua isu darurat ke meja gubernur. Persoalan pertama menyangkut ancaman kesehatan warga akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di mana pemerintah didorong segera menyiapkan tempat penampungan layak dan perawatan intensif bagi penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Tuntutan anyar berikutnya menargetkan tata kelola birokrasi, khususnya desakan perombakan terhadap Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Massa menyoroti dugaan manuver salah satu anggotanya yang dinilai memperkeruh situasi sosial melalui pembentukan opini miring serta upaya pengondisian kelompok tertentu terhadap gerakan mahasiswa.
“Desakan ini kita suarakan berkaitan dengan dugaan keterlibatan salah satu anggota TAGUPP dalam memobilisasi massa serta melontarkan pernyataan yang dinilai menyudutkan dan membentuk stigma negatif terhadap mahasiswa,” papar Arianto memaparkan dasar keberatan aliansi.
Ia meluruskan bahwa kritik tajam terhadap TAGUPP murni ditujukan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas lingkungan kerja gubernur, bukan serangan yang menyasar figur perorangan. Evaluasi kelembagaan dipandang urgen agar tidak menimbulkan perpecahan lanjutan antara jajaran penasihat daerah dan kelompok pemuda.
Kekecewaan massa kian menguat lantaran tertutupnya informasi terkait surat usulan status bencana karhutla skala nasional yang dijanjikan diteruskan ke meja Presiden RI. Arianto menegaskan pengawalan ini akan terus berlanjut sampai ada bukti konkret, “Kita turun kembali karena surat itu tidak dikembalikan kepada teman-teman aliansi. Kita ingin menagih dan mengetahui tindak lanjut aspirasi yang sudah disampaikan gubernur kepada presiden.” (Sin)












